ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENINGKATAN JALAN DI KABUPATEN LEMBATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang terhadap tujuan pemidanaan serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Lembata. Perkara ini berkaitan dengan pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Lerahinga–Simpang Banitobo (Segmen Lerahinga–Banitobo–Lamalela) Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan nilai kontrak sebesar Rp5.691.906.362,00 dan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.591.974.000,00. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara selama satu tahun terhadap para terdakwa belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan, khususnya dari aspek pembalasan dan pencegahan kejahatan. Namun, dalam perkara Lely Yumina Lay, penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp462.197.650,00 menunjukkan adanya upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Dasar pertimbangan hakim meliputi pertimbangan yuridis berupa pembuktian unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pertimbangan nonyuridis berupa sikap terdakwa, kondisi pribadi, serta pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan perkara korupsi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, efek jera,dan pemulihan kerugian negara.
Kata Kunci: Analisis Yuridis, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim, Tujuan Pemidanaan, Kerugian Keuangan Negara.

