Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Kantor Kepolisian Sektor Batangkuis - Sihaloho, Rina Alicya; Sihotang, Januari (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2026)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup peran kepolisian dalam penyidikan, khususnya pasal yang menyatakan bahwa kepolisian bertanggung jawab melaksanakan tugas dibidang acara pidana. Sebagai bagian dari acara penyidikan, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Peraturan perundang-undang yang secara formal mengatur tata cara dan tanggung jawab kepolisian dalam melaksanakan penyidikan juga mewajibkan penyidik untuk mematuhinya. Sebagai perangkat negara yang memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesian bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kepolisian merupakan komponen kunci penegakan hukum, berperan penting dalam mewujudkan janji-janji tersebut. Perilaku kriminal, atau yang dapat disebut pelanggaran, berkaitan langsung ddengan hukum pidana. Perilaku(penanganan) yang melanggar hukum, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dapat dikenakan sanksi hukum