Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Proses Penyidikan di Satreskrim Polsek Batangkuis - Manurung, Tesalonika; Sihotang, Januari (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2026)
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan komponen esensial dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan pilar fundamental dalam negara hukum. Sebagai institusi yang bertanggung jawab penuh, tugas utamanya mencakup pemeliharaan keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik. Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat negara, Polri mengimplementasikan strategi-strategi pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas dan kontrol sosial masyarakat sipil. Polri memiliki peran ganda: (1) Fungsi Penegakan Hukum :Bertindak sebagai penyelidik dan penyidik utama dalam mengumpulkan bukti awal suatu tindak pidana. (2) Fungsi Keamanan Publik: Bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehari-hari. Seluruh tugas ini diwujudkan melalui upaya pencegahan kejahatan dan penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan dapat diibaratkan sebagai langkah awal polisi dalam mengungkap sebuah kasus. Di sini, penyidik melakukan serangkaian upaya sistematis untuk ’berburu’ dan mengumpulkan semua bukti yang ada. Proses ini sangat krusial karena bertujuan untuk membuat terang benderang suatu tindak pidana dan akhirnya berhasil menunjuk siapa orang yang bertanggung jawab (tersangka). Tindakan penyidikan ini mutlak dan sangat menentukan jalannya proses hukum pidana selanjutnya. Hal ini berakar pada posisi strategis penyidikan sebagai langkah pertama yang menjadi pondasi bagi keseluruhan mekanisme penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Reserse Kriminal berperan sebagai ujung tombak dalam proses penyidikan dengan tiga fungsi utama: teknik-operasional (pelaksanaan penyidikan), administrasi- hukum (penyusunan BAP), dan kemasyarakatan (kemitraan dengan masyarakat).