Analisis Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara untuk Masyarakat Miskin Dalam Perkara Hukum Perdata - Vanda Manalu, Togi Hasudungan; Simamora, Janpatar (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2026)
Penelitian ini membahas efektivitas pelaksanaan bantuan hukum yang di berikan oleh JPN (Jaksa Pengacara Negara) dalam perkara perdata bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional atas akses terhadap keadilan. Secara normatif, kewenangan JPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan landasan bagi pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi. Meskipun kerangka regulasi telah memadai, efektivitas pelaksanaannya dipengaruhi berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat akan layanan JPN, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung orientasi pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundangundangan dan konseptual untuk menilai kesesuaian norma dengan implementasinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa optimalisasi peran JPN memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi jaksa, perluasan sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan perbaikan manajemen pelayanan hukum. Dengan demikian, keberadaan JPN memiliki potensi strategis dalam memperluas akses keadilan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan institusional dan dukungan kebijakan secara berkelanjutan.