IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN APBDes PADA PEMERINTAHAN DESA BABOTIN KECAMATAN BOTIN LEO BELE KABUPATEN MALAKA - Antonia Dela Bria; Norani Asnawi; Vergilius Septyanto Lamabelawa (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2025)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan kewenangan luas bagi pemerintah desa untuk mengatur kepentingan masyarakat, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan APBDes di Desa Babotin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance di Desa Babotin belum optimal. Aspek transparansi telah dilakukan melalui baliho namun belum memiliki website desa. Akuntabilitas vertikal kepada pemerintah daerah sudah berjalan baik, namun partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih didominasi kelompok tertentu dan keterlibatan kelompok rentan masih minim. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kualitas SDM aparat desa serta keterbatasan sarana prasarana seperti akses internet dan perangkat komputer. Kata Kunci: Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, APBDes