KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENETAPAN KEADAAN BAHAYA DITINJAU DARI PASAL 12 UUD 1945 - Jakobus Para Ede; Hernimus Ratu Udju; Cyrilius Wilton Taran Lamataro (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2025)
Berdasarkan latar belakang masalah, Pasal 12 UUD 1945 memberikan kewenangan diskresioner kepada Presiden untuk menetapkan keadaan bahaya. Namun, kewenangan ini berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang ketat dalam negara hukum yang demokratis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kewenangan Presiden dalam menetapkan keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 UUD 1945? (2) Bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya? (3) Bagaimana implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kewenangan Presiden dalam menetapkan keadaan bahaya dibatasi oleh syarat objektif dalam undang- undang pelaksana, yaitu Perppu Nomor 23 Tahun 1959. Studi kasus Keppres Nomor 28 Tahun 2003 menunjukkan bahwa penetapan tersebut secara yuridis formil telah sah menurut hukum. (2) Mekanisme pengawasan tidak mewajibkan persetujuan DPR secara formal, namun dilakukan melalui konsultasi politik, pembatasan waktu, dan pengawasan internal. Pertanggungjawaban Presiden bersifat politik dan hukum, sementara pelaksana lapangan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata.(3) Penetapan keadaan bahaya berimplikasi pada pembatasan hak konstitusional. Implementasi di lapangan (kasus Aceh) terbukti melanggar prinsip proporsionalitas dan melanggar hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) seperti hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan. Saran penulis adalah perlunya revisi terhadap Perppu Nomor 23 Tahun 1959 agar selaras dengan prinsip HAM modern. Selain itu, Presiden diharapkan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan transparansi dalam menetapkan keadaan bahaya di masa depan. Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Keadaan Bahaya, Pasal 12 UUD 1945, Hak Konstitusional.