Penegakan Hukum Bagi Korban Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp) - Lubis, Belovit Eva; Debora, Debora (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2026)
Pencabulan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang berdampak negatif pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Sistem hukum nasional memberi perlindungan kuat kepada anak melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu ,UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara tegas melarang praktik kekerasan atau bujukan kepada anak untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dan menetapkan ancaman pidana penjara serta denda yang tinggi sebagai upaya pencegahan dan efek jera. dalam praktik peradilan pidana anak, meskipun pelaku masih di bawah umur, mereka tetap dapat dipidana dengan mempertimbangkan prinsip rehabilitatif, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Putusan perkara Nomor 81/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp merupakan ilustrasi penerapan ketentuan ini, di mana hakim menyatakan pelaku anak terbukti bersalah membujuk korban anak untuk melakukan persetubuhan dan menjatuhkan pidana penjara serta pelatihan kerja di lembaga pembinaan khusus anak, menunjukkan keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana dan perlindungan terhadap perkembangan anak pelaku serta penghormatan terhadap hak korban.