FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI OBJEK WISATA KULINER KELAPA LIMA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 56 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA KUPANG - Ahmad Abubakar; Rafael Tupen; Jenny Ermalinda (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2026)
Pekerjaan dagang kaki lima merupakan bentuk usaha yang sangat terlihat jelas sekaligus memiliki peran krusial bagi sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Keberadaan pedagang kaki lima, terutama yang beroperasi tanpa izin resmi, kerap menimbulkan dampak negatif pada penggunaan ruang publik karena memicu ketidakteraturan, mengurangi kebersihan, serta mengganggu kerapian tata kota di Kupang. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya penataan melalui pembinaan, bimbingan, serta penguatan kapasitas para pelaku usaha tersebut. Pemerintah Kota Kupang diharapkan bisa merancang dan menerapkan kebijakan yang tepat agar para pedagang mampu menjalankan kegiatan usahanya secara tertib serta sejalan dengan ketentuan dalam praturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum kota kupang khususnya di Kantor Dinas POLPP Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap 13 responden, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengaturan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kupang dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu praturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan praturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002. Hambatan dalam pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Kupang bersifat beragam, meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi. Kata kunci: Satuan PolPP, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kota Kupang