AnalisisYuridis Kekerasaan Seksual Berbasis Eloktronik Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Sudi Kasus Fakultas Hukum Indonesia Tahun 2026 - Eizza Adnan Adyesta; Ratna Aini; Fanny Patrica Hutasoit; Virnie Nainggolan; Mardio Alfrend Barus; Dewi Pika Lumban Batu; Parlaungan Gabriel Siahaan (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2026)
Penelitian ini melakukan kajian hukum normatif tentang penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di lingkungan perguruan tinggi, dengan fokus studi kasus di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada tahun 2026. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber hukum primer meliputi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa secara normatif, perlindungan korban KSBE telah diakomodasi secara progresif melalui Pasal 14 UU TPKS. Namun, implementasi di tingkat perguruan tinggi menghadapi kendala substantif berupa ketidakselarasan standar pembuktian digital internal kampus dengan hukum acara pidana formal, serta kendala prosedural yang mencakup birokrasi penanganan yang melampaui batas waktu ideal serta minimnya kompetensi forensik digital pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Rekomendasi yang diajukan meliputi amandemen regulasi internal untuk integrasi Digital Evidence Handling, pembentukan Unit Forensik Digital PPKS di tingkat fakultas, serta penguatan independensi yurisdiksi Satgas dari intervensi struktural dekanat guna mewujudkan keadilan distributif dan ruang aman akademis sesuai amanat konstitusi. Kata Kunci: Perguruan Tinggi, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), UU TPKS, Satgas