Keterlibatan Admin Situs Judi Online dalam Jaringan Kejahatan Terorganisir & Transnasional Studi Kasus: Perusahaan â€œXâ€ Asal Kamboja - Anindito , Anung; Aji Patria Perkasa, Arsenius Wisnu (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2025)
Perkembangan teknologi internet yang semakin maju memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun perkembangan tersebut memiliki dampak negatif yaitu maraknya perjudian online. Dibalik popularitas perjudian online, terdapat sisi gelap yang sering kali terabaikan, yaitu keterlibatan situs judi online dalam kejahatan terorganisir dan transnasional. Para admin situs judi online yang terlibat biasanya bertanggungjawab atas kelangsungan operasional situs dan sering kali berkolaborasi dengan kelompok kejahatan terorganisir untuk memfasilitasi transaksi ilegal atau melindungi identitas para pemain dan operator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran admin situs judi online dalam mendukung operasional jaringan kejahatan terorganisir dan transnasional ditinjau dari Teori Struktur Sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dihasilkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan admin judi online dalam kejahatan terorganisir yang ditinjau dari teori struktur sosial, peran mereka terbatas hanya sebagai pelaksana operasional yang melakukan tugas administratif, seperti approval transaksi deposit atau penarikan uang pengguna. Meskipun admin memiliki peran dalam kelancaran transaksi, mereka tidak secara langsung terlibat dalam perencanaan atau pengelolaan jaringan judi online.. Dalam hal ini, struktur sosial dibalik perjudian online menunjukkan bahwa peran admin lebih bersifat mekanistik dan terfokus pada operasional, sementara keputusan strategis dan organisasi kejahatan lebih berada di tangan pihak lain dalam jaringan tersebut. Penegak hukum harus tetap tegas dalam menindak admin judi online, meskipun peran mereka terbatas pada tugas administratif guna mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga integritas hukum.