Analisis Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara untuk Masyarakat Miskin Dalam Perkara Hukum Perdata - Vanda Manalu, Togi Hasudungan; Simamora, Janpatar (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2026)
Penelitian ini membahas efektivitas pelaksanaan bantuan hukum yang di berikan oleh JPN(Jaksa Pengacara Negara) dalam perkara perdata bagi masyarakat kurang mampu sebagaibentuk pemenuhan hak konstitusional atas akses terhadap keadilan. Secara normatif,kewenangan JPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaansebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Peraturan JaksaAgung Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan landasan bagi pelaksanaan bantuan hukumlitigasi dan nonlitigasi. Meskipun kerangka regulasi telah memadai, efektivitaspelaksanaannya dipengaruhi berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber dayamanusia, fasilitas pendukung, anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat akan layananJPN, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung orientasi pelayanan publik.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundangundangandan konseptual untuk menilai kesesuaian norma dengan implementasinya. Hasilanalisis menunjukkan bahwa optimalisasi peran JPN memerlukan penguatan kapasitaskelembagaan, peningkatan kompetensi jaksa, perluasan sosialisasi hukum kepadamasyarakat, dan perbaikan manajemen pelayanan hukum. Dengan demikian, keberadaanJPN memiliki potensi strategis dalam memperluas akses keadilan, namun efektivitasnyasangat bergantung pada kesiapan institusional dan dukungan kebijakan secaraberkelanjutan.