KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENETAPAN KEADAAN BAHAYA DITINJAU DARI PASAL 12 UUD 1945 - Jakobus Para Ede; Hernimus Ratu Udju; Cyrilius Wilton Taran Lamataro (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2025)
Berdasarkan latar belakang masalah, Pasal 12 UUD 1945 memberikan kewenangandiskresioner kepada Presiden untuk menetapkan keadaan bahaya. Namun, kewenanganini berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia jika tidak diimbangidengan mekanisme kontrol yang ketat dalam negara hukum yang demokratis. Rumusanmasalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kewenangan Presiden dalammenetapkan keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 UUD 1945? (2) Bagaimanamekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya? (3) Bagaimana implikasinyaterhadap hak konstitusional warga negara?Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatanperundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum primer dan sekunder yangdiperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahanpenelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kewenangan Presiden dalam menetapkankeadaan bahaya dibatasi oleh syarat objektif dalam undang- undang pelaksana, yaituPerppu Nomor 23 Tahun 1959. Studi kasus Keppres Nomor 28 Tahun 2003 menunjukkanbahwa penetapan tersebut secara yuridis formil telah sah menurut hukum. (2) Mekanismepengawasan tidak mewajibkan persetujuan DPR secara formal, namun dilakukan melaluikonsultasi politik, pembatasan waktu, dan pengawasan internal. PertanggungjawabanPresiden bersifat politik dan hukum, sementara pelaksana lapangan dapat dimintaipertanggungjawaban pidana dan perdata.(3) Penetapan keadaan bahaya berimplikasi pada pembatasan hak konstitusional.Implementasi di lapangan (kasus Aceh) terbukti melanggar prinsip proporsionalitas danmelanggar hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) seperti hak untuk hidupdan bebas dari penyiksaan.Saran penulis adalah perlunya revisi terhadap Perppu Nomor 23 Tahun 1959 agar selarasdengan prinsip HAM modern. Selain itu, Presiden diharapkan mengedepankan prinsipproporsionalitas dan transparansi dalam menetapkan keadaan bahaya di masa depan.Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Keadaan Bahaya, Pasal 12 UUD 1945, HakKonstitusional.