FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI OBJEK WISATA KULINER KELAPA LIMA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 56 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA KUPANG - Ahmad Abubakar,; Rafael Tupen,; Jenny Ermalinda, (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2026)
Pekerjaan dagang kaki lima merupakan bentuk usaha yang sangat terlihat jelassekaligus memiliki peran krusial bagi sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah diwilayah perkotaan. Keberadaan pedagang kaki lima, terutama yang beroperasi tanpa izinresmi, kerap menimbulkan dampak negatif pada penggunaan ruang publik karena memicuketidakteraturan, mengurangi kebersihan, serta mengganggu kerapian tata kota di Kupang.Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya penataan melalui pembinaan, bimbingan, sertapenguatan kapasitas para pelaku usaha tersebut. Pemerintah Kota Kupang diharapkan bisamerancang dan menerapkan kebijakan yang tepat agar para pedagang mampu menjalankankegiatan usahanya secara tertib serta sejalan dengan ketentuan dalam praturan Daerah.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana datanya diperoleh secaralangsung di lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum kota kupang khususnya di Kantor DinasPOLPP Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap 13 responden, kemudiandata dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengaturanfungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kupang dalam menertibkan Pedagang KakiLima (PKL) telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu praturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2010 dan praturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002. Hambatan dalam pelaksanaantugas Satpol PP Kota Kupang bersifat beragam, meliputi keterbatasan sumber daya manusiadan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi.Kata kunci: Satuan PolPP, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kota Kupang