Perempuan Baduy di Persimpangan Budaya: Studi Hegemoni Gramsci Intervensi Modernisasi Selebgram dan Sanksi bagi Perempuan Baduy - Zahrotundiniah, Adinda; Mihardja, Eli Jamilah (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2026)
Modernisasi yang dilakukan oleh Perempuan Suku Baduy telah menjadi sorotan publik, terlebih Baduy merupakan suku adat yang masih menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal serta kepercayaan suku adat. Penelitian ini mengkaji dinamika perempuan Baduy dalam menghadapi intervensi budaya modern melalui perspektif hegemoni Antonio Gramsci, dengan fokus pada kasus keterlibatan selebgram dalam menciptakan konten yang mengeksploitasi identitas mereka dan mengadopsi nilai budaya modern. Dalam konteks ini, hegemoni dipahami sebagai dominasi nilai-nilai modern yang tidak dilakukan secara koersif, melainkan melalui persetujuan. Daya tarik ekonomi menjadi salah satu aparatus yang digunakan. Perempuan Baduy, yang secara tradisional tunduk pada nilai-nilai adat dan aturan pikukuh karuhun, membuat dirinya berada pada persimpangan antara menjaga identitas budaya dan memenuhi tuntutan ekonomi modern. Konten yang diproduksi oleh selebgram seperti Vilmei menggambarkan hegemoni tersebut, dimana modernisasi dikemas dalam bentuk narasi menarik dan estetik yang menguntungkan ekonomis bagi kreator melalui pembuatan video yang di monetisasi, namun secara langsung hal ini dapat mengguncang integritas budaya komunitas Baduy khusunya bagi Perempuan Baduy yang terlibat. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk resistensi muncul dari komunitas adat melalui teguran sosial dan sanksi terhadap perempuan Baduy yang dianggap melanggar nilai-nilai kolektif. Disisi lain, perempuan Baduy tidak sepenuhnya menolak modernitas, melainkan membuka ruang negosiasi dimana perempuan Baduy mencoba beradaptasi tanpa sepenuhnya keluar dari akar budayanya. Hubungan antara kepentingan hegemoni dan nilai adat menciptakan kondisi tarik-menarik yang kompleks, memperlihatkan bagaimana dominasi budaya modern tidak selalu diterima secara pasif, melainkan direspons secara aktif oleh subjek lokal yang memiliki kepentingan. Hal ini menciptakan dilema dan tantangan tersendiri bagi komunitas adat dan Pemerintah dalam upaya penguatan kekayaan budaya