Analisis Yuridis Integrasi ESG dalam Hukum Indonesia: Regulasi, Pertanggungjawaban, dan Penegakan

  • Jessica Theresia Elizabeth Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Bandung
Kata Kunci: ESG; hukum lingkungan; penelitian hukum normatif; pertanggungjawaban korporasi; penegakan hukum; Indonesia.

Abstrak

Environmental, Social, and Governance (ESG) berkembang sebagai bagian dari tuntutan keberlanjutan
perusahaan, tetapi dalam hukum Indonesia pengaturannya tersebar dalam berbagai rezim. Studi ini bertujuan
menganalisis pengaturan ESG dalam hukum positif Indonesia, bentuk pertanggungjawaban korporasi yang
berkaitan dengan ESG, serta permasalahan penegakannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif
yang bersifat preskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus; pendekatan
komparatif digunakan secara terbatas sebagai bahan pembanding. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945,
UUPPLH dan peraturan pelaksanaannya, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, UU Perlindungan
Konsumen, UU P2SK, POJK 51/2017, POJK 17/2023, PERMA 1/2023, serta putusan pengadilan yang
relevan. Bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah dan literatur hukum digunakan untuk memperkuat
penafsiran. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan
penafsiran hukum serta sinkronisasi vertikal dan horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur ESG
telah diatur, tetapi belum berada dalam satu kerangka hukum yang seragam. Pilar lingkungan memiliki
perangkat kewajiban dan sanksi paling lengkap, sedangkan aspek sosial, tata kelola, pelaporan, assurance,
dan greenwashingmasih tersebar. Harmonisasi regulasi, kejelasan subjek hukum, serta koordinasi penegakan
diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas korporasi.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Diterbitkan
2026-11-07