The Implementation of Good Governance in Improving the Quality of Public Services in Bogor City
Abstract
Pemerintah Kota Bogor secara konsisten melakukan transformasi fundamental dalam tata kelola pemerintahan melalui internalisasi prinsip-prinsip good governance sebagai motor utama peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara holistik dan komprehensif implementasi pilar-pilar good governance—terutama transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, serta efisiensi dan efektivitas—dalam ekosistem pelayanan publik di Kota Bogor, sekaligus memetakan tantangan struktural dan kultural yang menghambat akselerasi kualitas layanan. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study), data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan strategis di Disdukcapil, DPMPTSP, Inspektorat, dan Diskominfo Kota Bogor, disertai observasi lapangan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Grha Tatanan Parahita serta analisis dokumen kinerja dan kebijakan (LAKIP dan Perwali). Temuan penelitian mengungkap bahwa implementasi good governance di Kota Bogor telah mencapai level kemajuan yang signifikan, ditandai dengan integrasi layanan digital lintas sektoral melalui platform Bogor Single Window (BSW), optimalisasi pusat layanan terpadu MPP, dan mekanisme responsivitas pengaduan yang terintegrasi dengan sistem nasional SP4N-LAPOR!. Namun demikian, efektivitas pencapaian standar pelayanan prima masih terhambat oleh disparitas literasi digital warga, kendala interoperabilitas data antar-instansi (silo birokrasi), resistensi terhadap perubahan mindset aparatur, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah outlying. Penelitian ini merumuskan rekomendasi strategis berupa penguatan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kapasitas SDM yang berorientasi pada service excellence, serta program edukasi literasi digital berbasis komunitas untuk memperkecil kesenjangan aksesibilitas.
Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik, Kota Bogor, Transparansi, Akuntabilitas, Mal Pelayanan Publik.
