Analisis Yuridis Integrasi ESG dalam Hukum Indonesia: Regulasi, Pertanggungjawaban, dan Penegakan
Abstrak
Environmental, Social, and Governance (ESG) berkembang sebagai bagian dari tuntutan keberlanjutan perusahaan, tetapi dalam hukum Indonesia pengaturannya tersebar dalam berbagai rezim. Studi ini bertujuan menganalisis pengaturan ESG dalam hukum positif Indonesia, bentuk pertanggungjawaban korporasi yang berkaitan dengan ESG, serta permasalahan penegakannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus; pendekatan komparatif digunakan secara terbatas sebagai bahan pembanding. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UUPPLH dan peraturan pelaksanaannya, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, UU Perlindungan Konsumen, UU P2SK, POJK 51/2017, POJK 17/2023, PERMA 1/2023, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah dan literatur hukum digunakan untuk memperkuat penafsiran. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran hukum serta sinkronisasi vertikal dan horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur ESG telah diatur, tetapi belum berada dalam satu kerangka hukum yang seragam. Pilar lingkungan memiliki perangkat kewajiban dan sanksi paling lengkap, sedangkan aspek sosial, tata kelola, pelaporan, assurance, dan greenwashing masih tersebar. Harmonisasi regulasi, kejelasan subjek hukum, serta koordinasi penegakan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas korporasi.
Kata Kunci: ESG, hukum lingkungan, penelitian hukum normatif, pertanggungjawaban korporasi, penegakan hukum, Indonesia

