Optimalisasi Aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) Berbasis Pendekatan Smart Policing
Abstrak
Transformasi digital dalam pelayanan publik kepolisian menjadi tuntutan utama pada era Revolusi
Industri 4.0 dan Society 5.0. Polri merespons kebutuhan tersebut melalui Program Presisi dalm epolicing,
salah satunya dengan menghadirkan aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) sebagai
inovasi layanan pembuatan dan perpanjangan SIM secara daring. Penelitian ini bertujuan
menganalisis strategi optimalisasi aplikasi SINAR melalui pendekatan smart policing sebagai
upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Metode yang
digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan memadukan data lapangan, literatur ilmiah, serta
evaluasi regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan digital kepolisian. Hasil kajian
menunjukkan bahwa SINAR bukan sekadar bentuk digitalisasi administrasi, tetapi juga instrumen
penting dalam mendorong ekosistem pelayanan publik yang lebih bersih dan adaptif. Meskipun
demikian, implementasi aplikasi ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti stabilitas server,
kegagalan verifikasi biometrik, integrasi data antarwilayah, serta antarmuka aplikasi yang belum
sepenuhnya mudah digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dalam perspektif smart policing,
optimalisasi SINAR menuntut penguatan aspek teknologi informasi, analitik data, peningkatan
literasi digital personel, serta kolaborasi dengan masyarakat sebagai pengguna utama. Selain itu,
SINAR memiliki potensi strategis untuk mendukung predictive policing melalui pemanfaatan data
real-time, sinkronisasi lintas-satuan, dan pembaruan algoritma verifikasi. Dengan penguatan
infrastruktur digital dan tata kelola yang partisipatif, SINAR dapat berkembang dari sekadar
platform layanan administratif menuju perangkat cerdas dalam mendukung penegakan hukum,
sesuai konsep smart policing dan pembangunan smart city. Penelitian ini menegaskan bahwa
keberhasilan optimalisasi SINAR tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas
manajemen perubahan, peningkatan kapasitas personel, dan keterlibatan publik dalam seluruh
proses layanan.

