KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN SEKTOR SWASTA DALAM SMART CITY DAN TEORI NEW PUBLIC GOVERNANCE

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam program Smart City di Indonesia melalui lensa Teori New Public Governance (NPG). Transformasi tata kelola publik di era digital memunculkan kebutuhan mendasar untuk melibatkan aktor non-pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang efisien, responsif, dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi literatur sistematis terhadap berbagai data sekunder dari Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta publikasi akademik internasional periode 2020–2024, penelitian ini menemukan bahwa model kolaborasi Public-Private Partnership (PPP) yang berlandaskan prinsip NPG secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran daerah, dan partisipasi warga dalam tata kelola kota. Kolaborasi ini memperlihatkan pergeseran paradigmatik dari New Public Management menuju pendekatan multi-aktor yang lebih inklusif. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada hambatan regulasi yang tumpang tindih, kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah yang tidak merata, serta risiko privatisasi layanan esensial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi, pembangunan kapasitas kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas yang adaptif untuk memaksimalkan nilai kolaborasi Smart City berbasis NPG di Indonesia.