E-Government Sebagai Realisasi Sistem Jaringan Terdesentralisasi Di Indonesia: Implikasi Sosial Dan Politik

Abstrak

Sistem terdesentralisasi merupakan konsep pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan masing-masing daerah. E-government
hadir sebagai realisasi sistem sosial dan politik yang terdesentralisasi dan dimediasi oleh
teknologi informasi dan komunikasi. E-government merupakan pemanfaatan teknologi oleh
pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan yang efektif dan efisien kepada
masyarakat. Berbagai macam program yang dapat dinikmati oleh masyarakat seperti e-sdm, emonitoring,
e-education, e-office, e-permit, e-health dan media center. Di indonesia
perkembangan e-government masih perlu ditingkatkan, beberapa masalah yang timbul seperti
kurangnya sosialisasi pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, yang masih
belum lengkap, kendala akses yang masih sangat sulit untuk beberapa daerah, dan pelayanan egovernment
yang belum memadai. Oleh karena itu diperlukan kontribusi bersama antara
pemerintah, swasta, media dan masyarakat untuk mewujudkan sistem e-government sebagai
langkah menuju open government dan good governance